Ringkasan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah dasar hukum utama PPPK. Undang-undang ini mencabut UU 5/2014. Soal dasar hukum PPPK biasanya menguji empat hal: definisi PPPK, kedudukan PPPK sebagai Pegawai ASN, jabatan yang boleh diisi PPPK, dan penataan pegawai non-ASN.
Kuncinya sederhana. PPPK bukan tenaga honorer. PPPK adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
Konsep inti
Definisi dan jenis Pegawai ASN
- PNS diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap.
- PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- Pegawai ASN terdiri atas dua jenis saja: PNS dan PPPK (Pasal 5).
- Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6).
Manajemen ASN dan Sistem Merit
Pasal 27 menyatakan Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK. Keduanya diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Jadi seleksi PPPK juga harus berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Jabatan yang boleh diisi PPPK
Pasal 34 membedakan dua hal. Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial diutamakan diisi dari PNS. Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK. Kriterianya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Penataan pegawai non-ASN
- Pasal 65: Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan ini berlaku juga bagi pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN, dan pelanggarnya dikenakan sanksi.
- Pasal 66: penataan pegawai non-ASN wajib selesai paling lambat Desember 2024.
Kutipan resmi
"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan."
"Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK."
"Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK."
"Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN."
Cara mengerjakan
- Cari kata kunci pembeda. "Secara tetap" menunjuk PNS. "Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu" menunjuk PPPK.
- Perhatikan kata "diutamakan" dan "tertentu" pada soal jabatan. Keduanya sering ditukar di pilihan jawaban.
- Untuk soal tenggat penataan non-ASN, ingat dua hal pada Pasal 66: batas Desember 2024 dan larangan mengangkat non-ASN sejak UU berlaku.
- Bila pilihan menyebut "diatur Peraturan Pemerintah", cek apakah pasalnya memang mendelegasikan. Pasal 6 dan Pasal 34 ayat (3) mendelegasikan ke Peraturan Pemerintah.
Contoh soal 1
Rani lulus seleksi dan menandatangani perjanjian kerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rekaan untuk jangka waktu tertentu. Menurut UU 20/2023, status Rani adalah ...
A. tenaga honorer daerah
B. Pegawai ASN berjenis PPPK
C. Pegawai ASN berjenis PNS
D. pegawai non-ASN yang menunggu penataan
Tampilkan pembahasan
Pasal 1 angka 4 menyebut PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Pasal 5 menyebut PPPK sebagai salah satu jenis Pegawai ASN. PNS diangkat secara tetap, jadi C keliru. A dan D keliru karena Rani sudah diangkat sebagai Pegawai ASN.
Jawaban: B.
Contoh soal 2
Pernyataan yang sesuai dengan Pasal 34 UU 20/2023 adalah ...
A. Semua Jabatan Manajerial wajib diisi dari PPPK.
B. Jabatan Nonmanajerial hanya boleh diisi dari PNS.
C. Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial tertentu dapat diisi dari PPPK.
D. PPPK tidak boleh mengisi jabatan apa pun di Instansi Pemerintah.
Tampilkan pembahasan
Pasal 34 ayat (1) menyatakan kedua jenis jabatan diutamakan diisi dari PNS, bukan hanya dari PNS. Ayat (2) membuka pengisian jabatan tertentu dari PPPK. A berlebihan, B dan D menutup pintu yang dibuka ayat (2).
Jawaban: C.
Contoh soal 3
Kepala Dinas Rekaan berencana merekrut tenaga honorer baru pada tahun 2026 untuk mengisi jabatan ASN yang kosong. Menurut UU 20/2023, rencana itu ...
A. boleh, asalkan honornya dari APBD
B. boleh, asalkan kontraknya satu tahun
C. dilarang, dan pejabat yang mengangkat dikenakan sanksi
D. dilarang hanya untuk jabatan manajerial
Tampilkan pembahasan
Pasal 65 ayat (1) melarang Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ayat (2) memperluas larangan ke pejabat lain. Ayat (3) menyatakan pejabat yang mengangkat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 66 juga melarang Instansi Pemerintah mengangkat pegawai non-ASN sejak UU berlaku. Sumber honor dan lama kontrak tidak mengubah larangan itu.
Jawaban: C.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap PPPK sama dengan tenaga honorer. PPPK adalah Pegawai ASN.
- Menukar "diutamakan diisi dari PNS" menjadi "hanya diisi dari PNS".
- Mengira penataan non-ASN berbatas tahun 2023. Pasal 66 menyebut paling lambat Desember 2024.
- Masih mengutip UU 5/2014. UU itu sudah dicabut oleh UU 20/2023.
- Mengira semua rincian PPPK ada di UU. Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah.