Ringkasan
PPPK Paruh Waktu kini diatur Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada 26 Juni 2026. PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN hasil seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024 yang memenuhi kriteria. Kemungkinan ini sudah disebut dalam mekanisme seleksi PPPK guru TA 2024: pelamar yang mengikuti seluruh tahapan tetapi tidak dapat mengisi lowongan dapat dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu (Kepmen PANRB 348/2024 Diktum KETIGA PULUH SATU). Soal biasanya menguji siapa sasarannya, jabatan apa saja, berapa lama perjanjian kerjanya, dan bagaimana jalurnya menjadi PPPK.
Konsep inti
Sasaran (Pasal 5)
Ada tiga kelompok:
- pegawai non-ASN di pangkalan data BKN yang mengikuti seleksi CPNS TA 2024 tetapi tidak lulus;
- pegawai non-ASN di pangkalan data BKN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan;
- pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan.
Pengadaan ini dilaksanakan untuk satu kali penetapan kebutuhan oleh Menteri (Pasal 6).
Status
Status kepegawaian PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai ASN pada Instansi Pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas Pegawai ASN (Pasal 7).
Jabatan (Pasal 3)
Hanya jabatan nonmanajerial: Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
Perjanjian kerja dan kinerja
- Masa perjanjian kerja ditetapkan setiap 1 tahun sampai diangkat menjadi PPPK (Pasal 14).
- Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja sesuai karakteristik pekerjaan (Pasal 15).
- Hasil evaluasi kinerja menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK (Pasal 17 ayat (4)).
- Mengajukan pindah instansi berarti dinyatakan mengundurkan diri (Pasal 22).
Jalur menjadi PPPK
PPK dapat mengusulkan pengangkatan berdasarkan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian/evaluasi kinerja. Tahapannya (Pasal 25): PPK mengusulkan rincian kebutuhan kepada Menteri, Menteri menetapkan rincian kebutuhan, PPK mengusulkan perubahan status kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja, Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis, lalu PPK menetapkan pengangkatan. PPPK Paruh Waktu juga dapat melamar CPNS dan/atau PPPK dengan persetujuan PPK atau pejabat yang berwenang (Pasal 26).
Kutipan resmi
"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam pemerintahan dan merupakan hasil seleksi pengadaan ASN tahun anggaran 2024 yang memenuhi kriteria."
"Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 (satu) tahun yang dimuat dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK."
"Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada Instansi Pemerintah tempat PPPK Paruh Waktu bekerja."
Cara mengerjakan
- Cek tahun seleksinya. Sasaran PPPK Paruh Waktu terkait seleksi TA 2024, bukan seleksi tahun lain.
- Bedakan "jabatan nonmanajerial" pada Pasal 3 dari jabatan manajerial yang tidak termasuk.
- Untuk soal jalur menjadi PPPK, cari dua dasar pertimbangan: ketersediaan anggaran dan hasil penilaian/evaluasi kinerja.
- Ingat bahwa pengusulan menjadi PPPK untuk mengisi lowongan di instansi tempat ia bekerja, bukan instansi lain.
Contoh soal 1
Sari adalah tenaga administrasi non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN. Ia mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan. Menurut Permen PANRB 9/2026, Sari ...
A. harus menunggu seleksi PPPK tahun berikutnya tanpa pilihan lain
B. termasuk kriteria pengadaan PPPK Paruh Waktu
C. otomatis diangkat menjadi PNS
D. tetap menjadi tenaga honorer tanpa batas waktu
Tampilkan pembahasan
Pasal 5 huruf b memasukkan pegawai non-ASN di pangkalan data BKN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK TA 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan. C keliru karena tidak ada pengangkatan otomatis menjadi PNS. D bertentangan dengan arah penataan non-ASN.
Jawaban: B.
Contoh soal 2
Budi, PPPK Paruh Waktu di Pemerintah Kota Rekaan, ingin pindah ke Pemerintah Kabupaten Andai karena alasan keluarga. Menurut Permen PANRB 9/2026, bila ia mengajukan pindah instansi, ia ...
A. dinyatakan mengundurkan diri
B. otomatis menjadi PPPK penuh di instansi baru
C. tetap berstatus PPPK Paruh Waktu di instansi baru
D. dipindahkan oleh Kepala BKN tanpa usulan
Tampilkan pembahasan
Pasal 22 menyatakan PPPK Paruh Waktu yang mengajukan pindah instansi dinyatakan mengundurkan diri. Pilihan lain tidak punya dasar dalam peraturan ini.
Jawaban: A.
Contoh soal 3
Setelah Menteri menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada Instansi Pemerintah, PPK mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK kepada Kepala BKN paling lama ...
A. 3 hari kerja
B. 7 hari kerja
C. 14 hari kerja
D. 30 hari kalender
Tampilkan pembahasan
Pasal 25 huruf d menyebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan rincian kebutuhan PPPK dari Menteri.
Jawaban: B.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengira PPPK Paruh Waktu bukan ASN. Pasal 7 menetapkannya sebagai pegawai ASN dengan nomor induk.
- Mengira perjanjian kerjanya lima tahun. Pasal 14 menyebut setiap satu tahun.
- Memasukkan jabatan manajerial ke daftar jabatan PPPK Paruh Waktu.
- Mengira pindah instansi diperbolehkan seperti mutasi biasa.
- Lupa syarat persetujuan PPK bila PPPK Paruh Waktu ingin melamar CPNS atau PPPK.